Obrolan Bengawan (Obeng) pada Jumat, 4 Oktober bertema tentang gelaran Rock in Solo, sebuah event rutin musik beraliran cadas di Kota Solo. Banyak hal baru saya dapat, beda dengan persepsi yang lama terbentuk: sangar, menyeramkan.
Baru gelaran tahun lalu, saya masuk arena pertunjukan, nonton Cannibal Corpse. Jujur, saya tak bisa menyimak syairnya, meski banyak penonton bisa mengikuti irama sambil nyanyi. Tapi, saya bisa menikmati penampilan grup cadas kelas dunia itu, dan lebih bisa menikmati respon penikmatnya.
Banyak yang bertato, rambut gondrong, baju serba hitam, terkesan sangar. Anehnya, tak ada keributan karena senggolan antarpenonton yang sama-sama trance. Unik!
Konon, polisi pun lebih senang menjaga pementasan pada event yang satu ini dibanding konser dangdut atau musik pop. Aneh. Begitu komentar saya ketika dikasih informasi soal itu oleh Mas Stephanus Adjie, penggagas Rock in Solo.
Ada banyak cerita menarik dari gelaran musik cadas itu. Konon, Rock in Solo tercatat sebagai event bergengsi di level Asia-Pasifik. Praktek soft diplomacy, diam-diam sudah dijalankan oleh para inisiator festival ini.
Ada contoh menarik di sini. Banyak permintaan disampaikan oleh calon penonton kepada panitia, satu di antaranya ada fasilitas untuk shalat! Asli, ini mengherankan. Saya mengira, mereka yang bertampang sangar itu jauh dari persoalan privat, apalagi aktifitasnya berurusan langsung dengan Tuhan!
Masih terkait dengan urusan ketuhanan, ada pengalaman menarik diceritakan panitia. Yakni, ketika penampil utama dari mancanegara diminta berhenti cek tata suara saat azan berkumandang.
Personil band bertanya, kenapa harus berhenti cek tata suara hanya lantaran azan berkumandang. Dijawab panitia, tindakan semacam itu sebagai bentuk penghormatan panggilan shalat dari masjid kepada umat Islam. Singkat cerita, mereka memahami dan menerima alasan tersebut.
Padahal, di banyak negara yang kultur individualismenya kuat, hal-hal berbau ketuhanan atau ritual agama tidaklah menjadi prioritas hidup sebagian masyarakatnya. Bahkan, perlawanan terhadap dogma agama cenderung kuat, seperti ditunjukkan lewat syair maupun simbol-simbol identitas mereka. Pada sisi inilah, telah terjadi dialog multikultural yang unik, dan bisa jadi merupakan pengalaman khusus bagi mereka.
Di luar kejadian ‘remeh nan unik’, menurut saya, Rock in Solo merupakan potret pengorganisasian pertunjukan menarik yang layak ditiru oleh penyelenggara event sejenis lainnya. Jika kebanyakan orang menggantungkan dukungan finansial dari Pemerintah Kota Surakarta, Rock in Solo justru bersikap sebaliknya. Mereka mengupayakan sendiri pendanaan kegiatan, bahkan kerap defisit anggaran, sebelum akhirnya dilirik pemerintah setempat sebagai event penting sehingga masuk dalam calendar of cultural events, sebuah kegiatan yang dijadwalkan secara resmi dan permanan oleh pemerintah.
Hingga gelaran ketujuh, tahun ini, panitia Rock in Solo tidak memperoleh dana dari Pemkot Surakarta. Dukungannya, pun masih sebatas kemudahan fasilitas, meski bisa dibilang minim. Padahal, dari tahun ke tahun, jumlah pengunjung terus meningkat, hingga panitia berani pasang target minimal 10 ribu penonton pada penyelenggaraan bulan depan. Andai 5.000 penonton dari luar kota membelanjakan rata-rata Rp 100 ribu per hari untuk makan, minum, transportasi lokal, sudah berapa banyak Wong Sala yang kebagian rejeki?
Pada hitung-hitungan demikianlah, banyak orang kerap salah membaca sebuah desain peristiwa. Bahkan, aparatur Pemerintah Kota Surakarta pun sering gagal memahami sumbangan warganya yang susah payah membangun peristiwa. Sudah semestinya, pemerintah membebaskan pajak tontonan supaya panitia tidak nombok, sekaligus sebagai apresiasi atas jerih payah mereka mempromosikan potensi kota.
Tentu, para penonton yang datang dari berbagai kota di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan tak akan melewatkan kunjungannya begitu saja. Mereka pasti perlu oleh-oleh berupa cerita kepada sahabat dan kerabat mereka, tentang pengalaman apa yang didapatnya ketika dolan ke Solo. Publikasi gratis, testimoni yang jujur, pasti berimbas positif bagi Kota Solo.
Saya ingat cerita Mas Adjie, tentang bagaimana event serupa yang digelar di Malaysia. Karena melihat potensi masuknya wisatawan mancanegara, Pemerintah Malaysia melakukan kontrak khusus kepada sebuah grupdeath metal kelas dunia. Dibayarnya sangat mahal dengan perjanjian mereka tak boleh manggung di negara sekitar dalam waktu berdekatan. Dengan didukung publikasi memadai, maka komunitas metal dari Indonesia, Singapura, Thailand dan negara-negara ASEAN lainnya berbondong-bondong ke sana. Devisanya berapa?
Andai banyak gelaran seni pertunjukan di Solo dirancang serius dan dikemas sedemikian rupa, saya yakin orang dari berbagai kota dan negara tetangga akan selalu menanti jadwal penyelenggaraannya. Tentu, selain publikasi memadai, sistem kuratorialnya harus benar dan diperhitungkan masak-masak.
Jangan sampai, banyaknya kirab (dan karnaval) di Kota Solo jadi bumerang hingga muncul olok-olok ‘Solo Kota Kirab’, lantaran penampil dan konsep penyajiannya hanya begitu-begitu saja, tanpa kejutan baru setiap tahunnya. Jika hal demikian sampai terjadi, sia-sialah pemerintah mengupayakan semuanya, dan mubazir pula uang rakyat yang dialokasikan ke sana.
No comments:
Post a Comment